TIMES NATUNA, JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi sepakat memperketat penerapan standar istithaah atau kelayakan kesehatan jamaah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi hasil utama dari pertemuan antara Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, dengan Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Tawfiq F. Al-Rabiah, di Riyadh, Minggu (19/10/2025).

Pertemuan itu menandai babak baru kerja sama kedua negara dalam memastikan pelaksanaan ibadah haji yang lebih aman, sehat, dan berfokus pada pelayanan jamaah.

Dalam sambutannya, Tawfiq F. Al-Rabiah menyampaikan apresiasi atas dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah RI, yang dinilai sebagai langkah maju dalam memperkuat tata kelola dan profesionalitas penyelenggaraan haji.

“Kami menyampaikan selamat kepada Pemerintah Indonesia atas terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah. Ini adalah langkah besar dalam meningkatkan layanan bagi jamaah Indonesia,” ujarnya.

Standar Istithaah Diperketat

Kedua menteri sepakat bahwa mulai musim haji 2026, istithaah kesehatan akan menjadi syarat utama keberangkatan jamaah. Pemerintah Saudi bahkan akan melakukan pemeriksaan acak di bandara, hotel, dan area Masyair untuk memastikan jamaah yang datang benar-benar dalam kondisi sehat.

Jamaah yang tidak memenuhi standar kesehatan akan ditolak atau dipulangkan, sementara penyelenggara yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi tegas.

“Haji hanya bagi mereka yang mampu, termasuk secara fisik dan mental. Standar kesehatan harus diterapkan ketat agar tidak membahayakan diri sendiri maupun jamaah lainnya,” tegas Tawfiq.

Koordinasi Operasional Haji Diperkuat

Sebagai tindak lanjut, Indonesia dan Arab Saudi akan membentuk Joint Operation Group, yakni tim koordinasi bersama yang bertugas memantau seluruh aspek operasional haji secara real time.

Dalam kesempatan itu, Menteri Mochamad Irfan Yusuf juga menyampaikan masukan terkait penempatan sebagian jamaah Indonesia di zona 5. Pihak Saudi menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari penyesuaian teknis untuk peningkatan layanan.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenhaj RI berkomitmen melakukan langkah-langkah penataan, termasuk perbaikan sistem transportasi, fasilitas pendukung, serta penerapan sistem tanazul agar jamaah tetap mendapat pelayanan optimal.

Kepatuhan Prosedur dan Transparansi

Selain soal kesehatan, Pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa pelaksanaan penyembelihan dam hanya boleh dilakukan melalui lembaga resmi pemerintah, Adahi, yang telah memiliki sistem pembayaran sah. Segala bentuk penyembelihan di luar mekanisme tersebut dinyatakan tidak sah dan dapat dikenai sanksi.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat kerja sama dalam mewujudkan tata kelola haji yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan jamaah.

“Kami dan Menteri Irfan Yusuf sepakat untuk terus berkoordinasi secara intensif demi memastikan seluruh jamaah haji Indonesia dapat beribadah dengan aman, sehat, dan nyaman,” kata Tawfiq. (*)