JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama tim gabungan terus mempercepat penanganan banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat.

Fokus utama saat ini meliputi pencarian dan pertolongan korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, pembukaan akses wilayah terisolasi, serta percepatan distribusi logistik melalui jalur darat maupun udara.

Kepala BNPB Suharyanto, dalam keterangan di Jakarta, Minggu (30/11/2025), menjelaskan bahwa upaya SAR masih berlangsung intensif di tiga provinsi terdampak. Di Sumatra Utara, yang telah memasuki hari ketiga status tanggap darurat, tercatat 166 korban meninggal dunia dan 143 orang masih hilang.

“Dalam satu hari, ada tambahan 60 korban jiwa dari hasil operasi pencarian oleh tim gabungan yang dipimpin Basarnas,” ujarnya.

Baca juga

Kemenhaj Matangkan Skema Armuzna, Jemaah Diminta Disiplin Jadwal dan Hemat Tenaga

Di Aceh, pada hari kedua tanggap darurat, BNPB mencatat 47 korban meninggal, 51 orang hilang, dan delapan warga mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi mencapai 48.887 kepala keluarga yang tersebar di Aceh Utara, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Aceh Singkil. Suharyanto memperkirakan data tersebut masih dapat bertambah seiring proses pencarian yang terus berjalan.

Sementara itu, di Sumatra Barat, dua hari setelah penetapan tanggap darurat, terdapat 90 korban meninggal dunia, 85 orang hilang, dan 10 orang luka-luka. Kabupaten Agam menjadi wilayah dengan jumlah korban tertinggi. BNPB juga mencatat 11.820 kepala keluarga atau sekitar 77.918 jiwa mengungsi, terutama di Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mempercepat evakuasi, BNPB mengerahkan sejumlah alutsista ke lokasi terdampak dan menyediakan dukungan komunikasi darurat berbasis satelit Starlink di kawasan yang terputus jaringan. “BNPB memastikan penanganan darurat terus dipercepat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, TNI, Polri, dan relawan,” kata Suharyanto.

Ia menegaskan bahwa percepatan pembukaan akses, pendataan kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama dalam operasi penanganan bencana di tiga provinsi tersebut. (*)