TIMES NATUNA, BANJAR – Kebijakan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) terkait pembagian kuota haji Indonesia untuk musim haji 2026 / 1447 H dengan menggunakan formula berbasis jumlah daftar tunggu (waiting list) jemaah menandai reformasi besar dalam tata kelola kuota haji nasional.

Sistem yang disebut sudah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ini tentunya berdampak besar bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Banjar.

Kuota haji Kota Banjar untuk tahun 2026, diungkapkan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus, melalui Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Ro'idi Farisie, hanya berjumlah 10 orang.

Jumlah ini jauh menurun dari kuota murni tahun 2025 yang mencapai 168 orang dan tentunya sistem pembagian dengan basis waiting list ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Kuota haji murni Kota Banjar biasanya berkisar di angka 168 orang, dan sering kali bertambah, totalnya bisa mencapai lebih dari 200 jemaah," ungkap Farisie saat diwawancara di ruang kerjanya, Kamis (13/11/2025).

Menurutnya, sistem baru yang diterapkan pemerintah pusat dengan menggunakan basis nomor antrean yang dihitung secara terpusat di tingkat provinsi, akan berdampak signifikan dan tidak merata terhadap kuota kabupaten dan kota di Jawa Barat.

"Kuota 10 orang untuk Kota Banjar, satu diantaranya meninggal dunia dan satu lagi batal berangkat. Kami masih lakukan verifikasi barangkali masih ada calon jemaah haji yang datanya menyempil," ujarnya.

Menanggapi situasi tersebut, Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, mengaku masih menyimpan harapan untuk memohon penambahan kuota dari kementerian. "Masih ada waktu, mudah-mudahan Kota Banjar bisa ada perubahan kuota. Saya akan mencermati dan akan berupaya agar ada penambahan kuota," katanya.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama bagi calon jemaah haji yang sudah mempersiapkan diri, melakukan manasik haji, dan mempersiapkan biaya. (*)