TIMES NATUNA, JAKARTA – Kekhawatiran publik mengenai ketersediaan air bersih di IKN Nusantara akhirnya terjawab. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan pasokan air baku untuk kota berkonsep smart forest city itu berada dalam kondisi aman dan terjamin.

Jaminan ini sekaligus menepis hasil studi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sempat menimbulkan keraguan di masyarakat. Studi tersebut, berdasarkan citra satelit tahun 2022, menyebutkan bahwa luasan air permukaan di kawasan IKN hanya sekitar 5 persen, sehingga berpotensi mengalami kekeringan.

Air Permukaan Jadi Sumber Utama

Basuki menjelaskan, air baku utama IKN Nusantara memang bersumber dari air permukaan, bukan air tanah. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan kota modern yang berkelanjutan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah telah membangun dan menyelesaikan Bendungan Sepaku Semoi, yang menjadi penopang utama pasokan air di IKN.

“Bendungan ini memiliki kapasitas tampungan mencapai 16 juta meter kubik dan mampu menyiapkan air baku sebesar 2.500 liter per detik,” ungkap Basuki, Rabu (29/10/2025).

Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, menambahkan bahwa dari total kapasitas tersebut, 1.500 liter per detik (LPS) dialokasikan untuk kebutuhan IKN, sementara 1.000 LPS disalurkan ke Kota Balikpapan.

“Dengan kapasitas 2.500 LPS dari Bendungan Sepaku Semoi, pasokan air baku untuk tahap awal operasional IKN sudah sangat mencukupi dan siap diproses menjadi air minum,” ujarnya.

Fokus ke Fase Kedua Pembangunan

Ketersediaan air baku ini melengkapi progres pembangunan IKN Nusantara yang kini memasuki Fase Kedua (2025–2028). Fase ini dipercepat dari rencana awal 2030, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru.

Basuki menyebutkan, untuk pilar eksekutif, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres) telah mencapai 76 persen.

“Ditargetkan selesai maksimal akhir 2025 agar siap digunakan pada awal 2026,” kata Basuki.

Sementara itu, pembangunan kompleks yudikatif dan legislatif dijadwalkan dimulai November 2025 setelah penandatanganan kontrak lelang. Proyek ini merupakan kontrak tahun jamak (2025–2027) dengan target penyelesaian sebelum 2028. Total nilai investasi untuk pembangunan kedua pilar itu mencapai Rp 3,1 triliun dan Rp 8,5 triliun.

Penetapan Deliniasi dan Kodefikasi IKN

Seiring percepatan pembangunan fisik, pemerintah juga memastikan kejelasan batas wilayah administratif IKN Nusantara. Otorita IKN bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menandatangani penetapan batas atau deliniasi kawasan IKN.

Wilayah IKN mencakup 7 kecamatan dan 54 desa, dengan total penduduk sekitar 147.000 jiwa. Setelah penetapan ini, Kemendagri akan menerbitkan kodefikasi khusus IKN yang menggantikan kode wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Dengan adanya kode Nusantara, Otorita IKN bisa menjalankan Online Single Submission (OSS) secara mandiri dan mempercepat proses perizinan investasi,” jelas Basuki.

Pendanaan Rp 225 Triliun dan Investasi Swasta Mengalir

Hingga kini, total pendanaan pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp 225 triliun, bersumber dari tiga skema: APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta.

Rinciannya, APBN sebesar Rp 48,8 triliun telah disetujui dan dipastikan aman dari kebijakan efisiensi. Sementara investasi swasta terus meningkat dengan nilai mencapai Rp 66,3 triliun, mencakup pembangunan hotel-hotel besar oleh Pakuwon Group, Vasanta Group, dan Jambuluwuk Group yang akan dimulai pada awal 2026.

Adapun skema KPBU menjadi porsi terbesar, yakni Rp 158,72 triliun atau 70,54 persen dari total pembiayaan. Skema ini mencakup pembangunan jalan, multi-utility tunnel (MUT), hingga hunian pekerja.

“Semua komponen pembangunan ini memastikan IKN bukan hanya simbol politik, tetapi kota yang hidup, modern, dan berkelanjutan,” tegas Basuki menutup keterangannya.(*)